PROPENAJAM.COM – Kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah anak sekolah penerima Program Makan Bergizi (MBG) di berbagai daerah mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, menilai insiden tersebut tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak sekaligus menyangkut kredibilitas pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional di bidang gizi.
Menurut Firman, laporan mengenai keracunan siswa penerima Program Makan Bergizi (MBG) harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah melalui investigasi menyeluruh. Ia menilai langkah ini penting untuk memastikan penyebab pasti kejadian, sekaligus mencegah peristiwa serupa terulang di masa mendatang di berbagai wilayah Indonesia yang menjalankan program peningkatan gizi bagi anak sekolah.
“Kasus keracunan anak-anak sekolah penerima MBG sangat memprihatinkan. Pemerintah tidak boleh anggap remeh. Harus ada investigasi tuntas untuk mengetahui penyebabnya, apakah murni kelalaian teknis atau ada faktor lain yang disengaja,” kata Firman.
Politikus senior Partai Golkar tersebut memaparkan sejumlah kemungkinan penyebab keracunan makanan pada siswa penerima program tersebut. Salah satu faktor yang disorot adalah pengelolaan makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan, baik dalam proses pengolahan, penyimpanan, maupun penyajian di lingkungan sekolah.
Selain itu, penggunaan bahan makanan yang tidak segar atau sudah terkontaminasi sejak dari pemasok juga dinilai berpotensi menjadi sumber masalah. Firman menambahkan bahwa proses memasak yang tidak sesuai standar, seperti suhu pemasakan terlalu rendah atau waktu memasak yang tidak memadai, dapat menyebabkan bakteri maupun virus masih bertahan dalam makanan yang dikonsumsi siswa.
Ia juga menyoroti potensi masalah pada sistem penyimpanan makanan yang tidak memenuhi standar rantai dingin. Kondisi penyimpanan yang tidak tepat, menurutnya, dapat mempercepat pertumbuhan mikroba berbahaya yang berisiko menimbulkan keracunan makanan pada anak-anak sekolah.
“Kurangnya pengawasan dan kontrol kualitas di lapangan membuat masalah seperti ini sulit terdeteksi sejak awal. Padahal, anak-anak yang menjadi korban sedang dalam tahap pertumbuhan, sehingga rentan sekali terhadap keracunan,” tutur Firman Soebagyo.
Untuk mencegah kejadian serupa, Firman mendorong pemerintah melakukan sejumlah langkah konkret. Salah satunya dengan melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi nasional tersebut.
Ia menegaskan bahwa hasil investigasi tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif semata. Temuan tersebut harus dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem pelaksanaan program secara menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan makanan hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
“Setiap tahap perlu quality control yang ketat. Jangan ada kompromi, karena ini menyangkut keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Firman juga menilai tenaga pelaksana program MBG perlu mendapatkan pelatihan khusus terkait cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan yang aman. Ia menambahkan bahwa pihak sekolah serta orang tua murid juga perlu diberikan edukasi tentang keamanan pangan agar dapat turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Lebih jauh, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III itu juga mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya sabotase dalam pelaksanaan program makan bergizi tersebut. Mengingat program ini menyangkut anggaran besar dan menjangkau jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia, potensi gangguan dari pihak tertentu dinilai tetap perlu diwaspadai.
“Badan Gizi harus tetap waspada terhadap kemungkinan adanya sabotase. Karena itu pelaksanaan program harus benar-benar selektif, melibatkan Pemda, ibu-ibu PKK, serta bekerja sama dengan Persit dan Bhayangkari. Dengan begitu, kontrol bisa lebih ketat dan pelaksanaan program lebih terjamin,” papar Firman.
Ia menegaskan bahwa program MBG tidak boleh dipandang sebagai proyek biasa karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Kalau sampai program ini gagal atau bermasalah, maka dampaknya bukan hanya kepada anak-anak penerima manfaat, tetapi juga bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tukasnya. (akpn)
Be First to Comment