PROPENAJAM.COM – Pemerintah Indonesia menegaskan rencana pembangunan PLTN pertama sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional dan dukungan terhadap transisi energi rendah karbon. Program energi nuklir tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2032 dengan dua wilayah yang dipertimbangkan sebagai lokasi utama yaitu Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.
Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ini telah masuk dalam berbagai dokumen kebijakan energi nasional termasuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten, Haendra Subekti, menyatakan pemerintah telah menetapkan target operasional PLTN pertama pada tahun 2032 mendatang dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan keselamatan. “Pemerintah telah menetapkan target agar PLTN pertama mulai beroperasi pada 2032 mendatang,” ujarnya.
Dua wilayah yang menjadi kandidat lokasi pembangunan PLTN adalah Kalimantan Barat dan Provinsi Bangka Belitung. Kedua lokasi tersebut dipilih berdasarkan kajian terkait potensi lahan, ketersediaan sumber daya energi, serta persyaratan keselamatan teknis yang harus dipenuhi dalam pembangunan fasilitas nuklir.
Dalam rencana tersebut, anak usaha PT PLN (Persero) yaitu PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power ditunjuk sebagai pelaksana proyek. Nusantara Power direncanakan menangani pembangunan PLTN di wilayah Bangka, sedangkan Indonesia Power menggarap proyek di Kalimantan sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional.
Pembangunan PLTN juga memperhitungkan potensi bahan bakar nuklir seperti uranium dan thorium yang terdapat di sejumlah wilayah termasuk Kalimantan Barat. Studi kelayakan yang dilakukan sebelumnya mencakup berbagai aspek teknis seperti kondisi kegempaan, bahaya geologi, serta standar keselamatan internasional guna memastikan proyek berjalan dengan aman.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus diselesaikan sebelum proyek dapat direalisasikan sepenuhnya, mulai dari aspek regulasi, investasi hingga kesiapan teknologi. Pemerintah telah membentuk gugus tugas serta menyiapkan kerangka kebijakan untuk menentukan lokasi final, struktur pelaksanaan program, dan sistem pengawasan keselamatan nuklir.
Pengembangan PLTN dinilai menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kontribusi energi rendah karbon serta menyediakan pasokan listrik yang stabil untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. (akpn)
Be First to Comment