PROPENAJAM.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memperkuat perencanaan program melalui kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 dan penyusunan Penjenjangan Kinerja atau Pohon Kinerja yang digelar di Hotel Sari Pacific Jakarta pada Senin (12/01/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah berjalan konsisten serta berorientasi pada hasil kinerja.
Melalui kegiatan Kementerian ATR/BPN tersebut, pemerintah menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja agar pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang dapat berjalan efektif. Sinkronisasi sejak awal tahun dinilai penting agar seluruh satuan kerja memiliki arah kerja yang jelas menuju target 2027.
“Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Sinkronisasi usulan tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun saat ini masih awal tahun 2026. Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja (satker) harus dilakukan secara efektif dan efisien, tidak sekadar formalitas, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan,” ujar Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan secara daring.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen ATR/BPN juga memaparkan capaian realisasi anggaran ATR/BPN Tahun 2025 yang mencapai 95,26 persen. Capaian tersebut dinilai menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif, meskipun beberapa sumber penerimaan, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), masih perlu ditingkatkan.
Pada Tahun Anggaran 2026, ATR/BPN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun setelah adanya kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar, pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun dengan target PNBP sebesar Rp3,24 triliun yang sebagian besar berasal dari layanan pertanahan dan tata ruang.
“Tiap tahun angka-angka ini terus berubah, namun sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan, tata ruang, serta layanan lainnya. Oleh karena itu, saya berharap seluruhnya dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi,” tegasnya.
Dalam rencana program ATR/BPN Tahun 2027, usulan kegiatan dari seluruh satuan kerja telah disusun dalam tiga program utama dengan target pendapatan sebesar Rp3,285 triliun. Sebagian besar target tersebut berasal dari layanan regional yang mencapai sekitar 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, target pendapatan yang telah diinput oleh daerah tercatat sebesar Rp2,956 triliun.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN Andi Tenri Abeng menambahkan bahwa capaian realisasi anggaran kementerian sudah berada dalam kategori optimal, namun masih terdapat ruang perbaikan yang perlu dilakukan terutama dalam perencanaan awal kegiatan.
“Namun demikian, masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan capaian tersebut. Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi tantangan yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko,” ujarnya.
Kegiatan sinkronisasi ini diikuti para Kepala Bagian Program dari masing-masing direktorat jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia sebagai upaya memperkuat koordinasi perencanaan nasional di bidang pertanahan dan tata ruang. (akpn)
Be First to Comment