PROPENAJAM.COM – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria menyambangi kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta pada Senin (6/10/2025). Pertemuan tersebut membahas kelanjutan kerja sama antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Bank Dunia (World Bank) dalam upaya mendorong peningkatan status desa maju menjadi desa mandiri di Indonesia.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi lintas kementerian untuk memperkuat program pembangunan desa nasional. Pemerintah menargetkan sekitar 15 ribu desa yang saat ini berstatus Desa Maju dapat ditingkatkan menjadi Desa Mandiri melalui intervensi program pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Dalam keterangannya, Yandri Susanto menjelaskan bahwa jumlah desa maju di Indonesia saat ini mencapai sekitar 23 ribu desa. Dari jumlah tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan sebagian besar desa agar dapat mencapai status kemandirian dalam pembangunan dan ekonomi.
“Desa Maju sekarang itu ada 23 ribu, nah itu kita mau geser 15 ribunya menjadi Desa Mandiri. Untuk itu perlu intervensi program,” kata Mendes Yandri.
Ia menjelaskan bahwa upaya peningkatan status desa tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar. Namun keterbatasan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat Kemendes PDT menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia, yang telah menyatakan kesiapan mendukung program tersebut.
Untuk memastikan proses kerja sama berjalan sesuai prosedur, Kemendes PDT melakukan koordinasi dengan Bappenas. Lembaga ini memiliki peran dalam memberikan persetujuan sekaligus pendampingan terhadap program kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan lembaga internasional.
“Kami optimis program yang sama antara Kementerian Desa dan World Bank itu akan berjalan. Jika tidak ada hambatan awal tahun 202, selama 5 tahun,” tuturnya.
Dalam rencana kerja sama tersebut, Bank Dunia akan memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan pembangunan desa serta penguatan program berbasis ekonomi hijau. Pemerintah juga berencana mengembangkan desa-desa tematik dan pusat produksi yang mendukung berbagai program prioritas nasional.
Salah satu program yang akan didukung oleh penguatan desa tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konsep ini, desa diharapkan dapat menjadi sumber bahan baku pangan yang mendukung pelaksanaan program tersebut secara berkelanjutan.
Selain itu, pengembangan desa juga diarahkan untuk memperkuat Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa. Pemerintah menilai penguatan koperasi desa dapat menjadi salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal.
Yandri Susanto juga mengungkapkan bahwa nilai anggaran yang diajukan untuk program ini mencapai sekitar US$ 800 juta atau setara sekitar Rp13 triliun untuk periode lima tahun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pengembangan sekitar 15 ribu desa di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan perhitungan tersebut, rata-rata dukungan anggaran yang akan diterima setiap desa diperkirakan sekitar Rp550 juta untuk mendukung berbagai program pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa.
Kemendes PDT nantinya akan merancang program pembangunan berbasis potensi lokal desa agar program tersebut dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Intinya kami ingin meningkatkan Desa Maju menjadi Desa Mandiri,” pungkasnya. (akpn)
Be First to Comment