Press "Enter" to skip to content

TERTIB ADMINISTRASI TANAH BMN, KANTAH PPU LAKSANAKAN AUDIENSI DAN KOORDINASI PEMBAHASAN PENSERTIPIKATAN TANAH BMN

PENAJAM – Dalam upaya memperkuat tata kelola dan pengamanan aset negara, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK BMN) Surabaya, Kementerian Keuangan, menggelar rapat audiensi dan koordinasi bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) serta Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara pada Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara ini bertujuan menindaklanjuti proses serah terima alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah bangunan kantor pemerintah. Fokus utama pembahasan adalah pengamanan dan pemastian kejelasan status sertifikat tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Selain itu pada kesempatan ini dilaksanakan pelepasan sebagian Hak Pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk pensertipikatan Kementerian Keuangan.

Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut atas catatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Nota Dinas Kepala Biro Umum Kementerian Keuangan tertanggal 2 November 2026. Dalam koordinasi ini dibahas terkait penyelesaian sertifikat Tanah Persil 25 di wilayah OIKN serta sinkronisasi data terkait perbedaan luasan tanah tersebut.

Rapat ini melibatkan Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Surabaya beserta jajaran, Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan OIKN beserta jajaran dan Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara beserta jajaran. Melalui sinergi lintas instansi ini, diharapkan seluruh aset tanah milik negara di kawasan Ibu Kota Nusantara dapat memiliki kepastian hukum yang kuat, serta tertib administrasi.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *