PPP Memanas: Herman Yunus Sebut Klaim Aklamasi Mardiono sebagai Kudeta Internal

PROPENAJAM.COM – Polemik internal PPP kembali mencuat setelah Ketua DPC PPP Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, Herman Yunus, menyoroti klaim sepihak kubu Mardiono yang menyebut dirinya terpilih secara aklamasi dalam Muktamar X PPP. Herman menilai klaim tersebut sebagai tindakan yang mencederai mekanisme demokrasi internal partai.

Menurut Herman Yunus, proses penetapan kepemimpinan dalam forum resmi partai harus menghormati kedaulatan peserta muktamar atau muktamirin. Ia menegaskan bahwa klaim aklamasi yang tidak melalui persetujuan forum berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap legitimasi kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Herman menyebut langkah sepihak tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aturan dasar organisasi. Ia mengingatkan bahwa dalam AD/ART PPP, kedaulatan tertinggi berada di tangan forum muktamar sebagai representasi resmi seluruh peserta yang memiliki hak suara dalam menentukan arah kepemimpinan partai.

“Tidak ada aklamasi tanpa persetujuan forum. Klaim sepihak itu adalah manipulasi terang-terangan dan bentuk pengabaian terhadap hak dasar muktamirin. Ini preseden buruk bagi tradisi demokrasi partai,” tegas Herman Yunus.

Ia menilai tindakan tersebut bukan hanya memicu polemik internal, tetapi juga berpotensi merusak marwah demokrasi yang selama ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam organisasi politik. Menurutnya, proses yang tidak transparan akan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan kader serta memicu konflik berkepanjangan di dalam tubuh PPP.

Herman juga mengingatkan bahwa kepemimpinan partai politik seharusnya dibangun melalui mekanisme yang sah dan disepakati bersama oleh seluruh peserta muktamar. Jika proses tersebut diabaikan, maka legitimasi pemimpin yang dihasilkan dapat dipertanyakan oleh kader maupun publik.

Dia berujar langkah sepihak ini semakin menegaskan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan lebih mengedepankan kepentingan kelompok dibandingkan menjaga keutuhan serta marwah partai.

Menurut Herman Yunus, kondisi tersebut dapat membawa PPP ke dalam situasi krisis legitimasi apabila mekanisme pemilihan tidak kembali kepada aturan yang sah sebagaimana diatur dalam forum muktamar.

“PPP berpotensi terjebak dalam krisis legitimasi kepemimpinan jika proses pemilihan tidak kembali kepada mekanisme sah muktamar,” tukasnya.

Ia menilai penyelesaian polemik ini harus mengedepankan prinsip demokrasi internal partai serta menghormati keputusan forum sebagai lembaga tertinggi dalam organisasi. Dengan demikian, stabilitas dan soliditas partai dapat tetap terjaga di tengah dinamika politik yang berkembang. (akpn)